MATARAM -- Bencana kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Muhammad Rum mengatakan kekeringan pada kali ini merata di hampir seluruh wilayah di NTB.
Dari 10 kabupaten atau kota yang ada di NTB, sembilan di antaranya terdampak kekeringan, kecuali Kota Mataram. Dari kesembilan kabupaten atau kota di NTB, tujuh kabupaten atau kota yakni Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima telah menetapkan siaga darurat bencana kekeringan. Sedangkan, dua kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Lombok Utara dan Sumbawa dalam proses penetapan siaga darurat bencana kekeringan.
"Lombok Utara dan Sumbawa akan menyusul menetapkan status darurat bencana," ujar Rum saat Konferensi Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Mataram, NTB, Selasa (12/9).
Rum menyampaikan, total desa terdampak tercatat sebanyak 318 desa di 71 kecamatan yang tersebar di 9 kabupaten atau kota di NTB. Sebaran warga yang terdampak kekeringan juga terus meningkat menjadi 640.048 jiwa atau 127.940 kepala keluarga.
BPBD NTB sendiri telah menetapkan siaga darurat bencana kekeringan tingkat provinsi hingga 31 Desember 2017. Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, diperkirakan hujan baru akan kembali mengguyur wilayah NTB pada awal November mendatang.
Terkait alokasi anggaran, BPBD NTB mengusulkan dalam peraturan daerah minimal satu persen atau sebesar Rp 10 miliar dari total APBD NTB yang sebesar lima triliun rupiah. Tapi kenyataan di dalam APBD itu belum satu persen. "Kita seharusnya memperoleh minimal Rp 10 miliar dari seharusnya Rp 50 miliar," ujar Rum.
Mengantisipasi persoalan ini, BPBD NTB mengamuk dana siap pakai kepada BNPB sebesar Rp 10 miliar. "Tapi belum ada. Syukurlah di APBD, kita dikasi Rp 3,5 miliar," lanjut Rum.
Rum mengatakan, anggaran dana ini dialokasikan untuk membantu warga terdampak kekeringan, mulai dari distribusi air bersih, hingga pembuatan sumur bor.
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Raditia Jati mengatakan, BNPB saat ini sedang melakukan koordinasi dalam mengatasi bencana kekeringan. Salah satunya, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menampung air hujan.
Raditia menilai, permasalahan kekeringan yang terjadi saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab BNPB, melainkan seluruh elemen lain, baik di pemerintah maupun masyarakat. BNPB bersama BPBD selama ini telah menyalurkan distribusi air bersih, maupun air untuk areal persawahan. Raditia melanjutkan, upaya-upaya yang dilakukan BNPB dan BPBD menyasar agar bagaimana dapat meminimalisir dampak dari kekeringan.
"Target kita supaya bisa mengurangi kerugian ekonomi, mengurangi kerugian infrastruktur fisik seperti rumah sakit, meningkatkan risiko bencana di nasional dan daerah, hingga peningkatan peringatan dini," kata Raditia.
Di Lombok Barat, BPBD Lombok Barat telah menyalurkan bantuan air bersih di wilayah yang cukup parah terdampak kekeringan, seperti di Kecamatan Sekotong, Lembar, dan Kuripan.
Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lombok Barat Tohri menerangkan BPBD Lombok Barat dibantu sejumlah instansi lain seperti Dinas Sosial, Damkar, dan Polres Lombok Barat telah menyalurkan air bersih di 11 Desa sejak 4 September hingga saat ini.
"Saat ini penyaluran dilakukan di tiga titik di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, tepatnya di Dusun Buntage, Lendang Sedi dan Tanah Putih. Ratusan warga dengan aneka ember dan jerigen, mengantri untuk memperoleh jatah air layak konsumsi itu," ujar Tohri.
Tohri menambahkan, penyaluran air bersih berdasarkan kemampuan DPA BPBD yaitu 90 kali pendistribusian untuk desa-desa yang dianggap tingkat kerawanan air bersihnya parah. Selain pendistribusian air bersih, BPBD Lombok Barat juga terus berusaha mencarikan solusi lain untuk jangka panjang, yaitu membangun sumur bor melaui bantuan BPBD NTB di Desa Sekotong Tengah dan Desa Bengkaung Batulayar.
"Mudah mudahan bantuan yang diberikan pemerintah dapat membantu masyarakat Lombok Barat," kata Tohri menambahkan.
Dari 10 kabupaten atau kota yang ada di NTB, sembilan di antaranya terdampak kekeringan, kecuali Kota Mataram. Dari kesembilan kabupaten atau kota di NTB, tujuh kabupaten atau kota yakni Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima telah menetapkan siaga darurat bencana kekeringan. Sedangkan, dua kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Lombok Utara dan Sumbawa dalam proses penetapan siaga darurat bencana kekeringan.
"Lombok Utara dan Sumbawa akan menyusul menetapkan status darurat bencana," ujar Rum saat Konferensi Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Mataram, NTB, Selasa (12/9).
Rum menyampaikan, total desa terdampak tercatat sebanyak 318 desa di 71 kecamatan yang tersebar di 9 kabupaten atau kota di NTB. Sebaran warga yang terdampak kekeringan juga terus meningkat menjadi 640.048 jiwa atau 127.940 kepala keluarga.
BPBD NTB sendiri telah menetapkan siaga darurat bencana kekeringan tingkat provinsi hingga 31 Desember 2017. Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, diperkirakan hujan baru akan kembali mengguyur wilayah NTB pada awal November mendatang.
Terkait alokasi anggaran, BPBD NTB mengusulkan dalam peraturan daerah minimal satu persen atau sebesar Rp 10 miliar dari total APBD NTB yang sebesar lima triliun rupiah. Tapi kenyataan di dalam APBD itu belum satu persen. "Kita seharusnya memperoleh minimal Rp 10 miliar dari seharusnya Rp 50 miliar," ujar Rum.
Mengantisipasi persoalan ini, BPBD NTB mengamuk dana siap pakai kepada BNPB sebesar Rp 10 miliar. "Tapi belum ada. Syukurlah di APBD, kita dikasi Rp 3,5 miliar," lanjut Rum.
Rum mengatakan, anggaran dana ini dialokasikan untuk membantu warga terdampak kekeringan, mulai dari distribusi air bersih, hingga pembuatan sumur bor.
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Raditia Jati mengatakan, BNPB saat ini sedang melakukan koordinasi dalam mengatasi bencana kekeringan. Salah satunya, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menampung air hujan.
Raditia menilai, permasalahan kekeringan yang terjadi saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab BNPB, melainkan seluruh elemen lain, baik di pemerintah maupun masyarakat. BNPB bersama BPBD selama ini telah menyalurkan distribusi air bersih, maupun air untuk areal persawahan. Raditia melanjutkan, upaya-upaya yang dilakukan BNPB dan BPBD menyasar agar bagaimana dapat meminimalisir dampak dari kekeringan.
"Target kita supaya bisa mengurangi kerugian ekonomi, mengurangi kerugian infrastruktur fisik seperti rumah sakit, meningkatkan risiko bencana di nasional dan daerah, hingga peningkatan peringatan dini," kata Raditia.
Di Lombok Barat, BPBD Lombok Barat telah menyalurkan bantuan air bersih di wilayah yang cukup parah terdampak kekeringan, seperti di Kecamatan Sekotong, Lembar, dan Kuripan.
Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lombok Barat Tohri menerangkan BPBD Lombok Barat dibantu sejumlah instansi lain seperti Dinas Sosial, Damkar, dan Polres Lombok Barat telah menyalurkan air bersih di 11 Desa sejak 4 September hingga saat ini.
"Saat ini penyaluran dilakukan di tiga titik di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, tepatnya di Dusun Buntage, Lendang Sedi dan Tanah Putih. Ratusan warga dengan aneka ember dan jerigen, mengantri untuk memperoleh jatah air layak konsumsi itu," ujar Tohri.
Tohri menambahkan, penyaluran air bersih berdasarkan kemampuan DPA BPBD yaitu 90 kali pendistribusian untuk desa-desa yang dianggap tingkat kerawanan air bersihnya parah. Selain pendistribusian air bersih, BPBD Lombok Barat juga terus berusaha mencarikan solusi lain untuk jangka panjang, yaitu membangun sumur bor melaui bantuan BPBD NTB di Desa Sekotong Tengah dan Desa Bengkaung Batulayar.
"Mudah mudahan bantuan yang diberikan pemerintah dapat membantu masyarakat Lombok Barat," kata Tohri menambahkan.